Wamenkomdigi Angga Raka: Konektivitas Digital Pilar Kedaulatan Indonesia
SPIRITBANGSA.COM — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan konektivitas digital sebagai fondasi kedaulatan bangsa dalam peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 di Bandung. Pemerintah mendorong transformasi digital yang tidak berhenti pada perluasan jaringan, tetapi mampu mengubah akses pendidikan, ekonomi UMKM, dan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menyatakan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian vital dari kedaulatan bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-81 di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Minggu (27/9).
Angga menempatkan pembangunan digital bukan sekadar soal memperluas akses komunikasi. Menurut dia, ada dimensi lain yang lebih penting, yakni kemampuan Indonesia membangun, menguasai, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.
Dari Pengambilalihan Sarana ke Penguatan Kedaulatan Digital
Angga mengingatkan tantangan pembangunan nasional di era digital sudah bergeser jauh. Delapan puluh satu tahun lalu, perjuangan insan postal diwarnai pengambilalihan sarana pos, telegraf, dan telepon dari pemerintah Jepang.
Kini perjuangan itu berlanjut dalam bentuk berbeda. Fokus pemerintah bukan lagi merebut sarana komunikasi, melainkan memastikan Indonesia mampu mengelola ruang digital secara mandiri.
"Perjuangan itu membawa satu pesan yang tetap relevan hingga saat ini, bahwa infrastruktur vital strategis telekomunikasi adalah bagian penting dari sebuah kedaulatan bangsa," kata Angga.
Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Bakti Postel ke-81, "Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat". Angga menilai tema itu merefleksikan pentingnya kemampuan mengelola perkembangan teknologi dan ruang digital agar kemajuannya bermanfaat bagi masyarakat.
Bukan Sekadar Terhubung, tapi Apa yang Berubah
Angga menekankan keberhasilan pembangunan digital tidak cukup diukur dari seberapa jauh masyarakat telah terhubung. Pemerintah ingin konektivitas menjadi pintu masuk bagi masyarakat memperoleh lebih banyak kesempatan.
Teknologi, kata dia, harus berdampak nyata pada pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik. Angga mencontohkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pembangunan digital.
"Yang perlu terus kita tanyakan bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah terhubung, tetapi apa yang berubah setelah masyarakat itu terhubung," ujarnya.
Ia menyoroti apakah anak-anak memperoleh akses belajar yang lebih baik, UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas, dan masyarakat semakin mudah memperoleh layanan publik. Teknologi juga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Dari Mengumumkan Menjadi Memberdayakan
Pemerintah mendorong transformasi digital yang tidak berhenti pada pembangunan jaringan dan perluasan konektivitas. Setiap kemajuan teknologi diharapkan bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih mudah, produktif, dan aman.
"Inilah arah pembangunan digital yang perlu terus kita dorong, dari sekadar mengumumkan menjadi memberdayakan," kata Angga.
Angga menegaskan manfaat transformasi digital harus dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Hal itu menjadi tolok ukur apakah pembangunan digital benar-benar memperkuat kedaulatan bangsa.
"Kita ingin setiap kemajuan teknologi pada akhirnya bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih mudah, lebih produktif, dan lebih aman," ujarnya.
Bagi pelaku bisnis digital dan penyedia layanan, arah kebijakan ini menegaskan bahwa perluasan infrastruktur akan terus didorong seiring tuntutan dampak nyata di sektor pendidikan, UMKM, dan layanan publik. Pemerintah memposisikan konektivitas sebagai fondasi, bukan tujuan akhir.