BUK Migas Bakal Langsung di Bawah Presiden, Bahlil Soroti Hambatan Izin Lifting
SPIRITBANGSA.COM — Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) yang tengah disiapkan pemerintah akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan posisi itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Pemerintah berharap badan ini memangkas hambatan perizinan lintas sektor yang selama ini menekan target lifting migas nasional.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 17 September. Menurut dia, pengaturan BUK Migas akan dimasukkan ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas bersama DPR.
Izin Lintas Sektor Jadi Sasaran Utama
Alasan utama pembentukan badan ini adalah persoalan perizinan. Bahlil menyebut pemerintah tidak ingin urusan izin yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga terus menjadi penghambat peningkatan lifting migas.
"Kita tidak pengin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita," ujarnya.
Meski begitu, Bahlil memastikan kewenangan masing-masing kementerian tetap berjalan. Pemerintah masih mencari model yang bisa mempercepat proses tanpa menghilangkan prosedur yang berlaku.
Fleksibilitas Negosiasi dan Skema Cost Recovery
BUK Migas juga diharapkan punya ruang lebih luas untuk bernegosiasi, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah. Skema kerja samanya dapat mencakup mekanisme cost recovery hingga bentuk kemitraan lain.
Sejauh ini Bahlil belum memerinci apakah BUK akan menggantikan SKK Migas atau memiliki struktur yang berbeda. Dia menyebut detail tersebut baru akan dibahas dalam pembahasan RUU Migas bersama DPR.
Apa Artinya bagi Industri Migas
Posisi BUK Migas yang langsung di bawah Presiden memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memangkas jalur birokrasi yang selama ini dianggap memperlambat keputusan investasi di sektor hulu migas. Bagi kontraktor dan investor, kepastian soal siapa yang memegang kendali perizinan menjadi faktor penting sebelum menanam modal.
Lifting migas sendiri menjadi salah satu indikator yang paling dipantau karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan ketahanan energi. Selama ini target lifting sering sulit dipenuhi akibat sumur tua, keterbatasan investasi, dan proses perizinan yang berlapis.
Yang masih menunggu kejelasan adalah bentuk akhir badan ini. Pembahasan RUU Migas bersama DPR akan menentukan apakah BUK Migas berjalan sebagai lembaga baru yang berdiri sendiri atau mengambil alih sebagian fungsi yang selama ini dipegang SKK Migas.