Pertamina Patra Niaga Konsultasi ke KPK demi Jaga Pasokan BBM dan LPG

SPIRITBANGSA.COM — Pertamina Patra Niaga memperkuat tata kelola pengamanan pasokan BBM dan LPG dengan berkonsultasi ke Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Langkah ini diambil di tengah dinamika geopolitik global yang mengancam kelancaran rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah. Konsultasi ini memastikan setiap keputusan strategis tetap transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa kondisi darurat tidak boleh menjadi alasan mengabaikan prinsip tata kelola. Perusahaan memastikan setiap keputusan strategis tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Konsultasi dengan KPK dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan. Terutama saat perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.

Mengapa Konsultasi dengan KPK Penting

Menurut Mars Ega, konsultasi merupakan bagian dari upaya perusahaan memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Perusahaan juga ingin memastikan mekanisme pengendalian yang memadai tetap berjalan.

"Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mars Ega dalam siaran persnya, Rabu (23/9/2026).

Mars Ega menambahkan, perusahaan ingin memastikan kecepatan operasional berjalan beriringan dengan tata kelola. Ada kebutuhan yang jelas, parameter, proses persetujuan, kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi.

"Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable," jelasnya.

Langkah Preventif di Tengah Ketidakpastian Global

Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional. Perusahaan menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, pemisahan tugas (segregation of duties), mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, serta pengawasan berlapis.

Dinamika geopolitik global turut berdampak pada rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah dan produk energi di pasar global. Menghadapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur.

"Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan," tambah Mars Ega.

Kecepatan dan Tata Kelola Harus Berjalan Bersama

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan bahwa dalam kondisi yang membutuhkan respons cepat, prinsip pencegahan tetap perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

"Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan," kata Aminudin.

Aminudin menambahkan, penguatan aspek pencegahan penting dilakukan sejak awal. Terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor strategis dan kepentingan masyarakat luas.

"Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuannya memastikan langkah pengamanan pasokan energi dapat dilakukan secara responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah konsultasi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kecepatan operasional, tetapi juga integritas dalam setiap keputusan. Ketahanan energi nasional menjadi prioritas utama, dengan tata kelola yang kuat sebagai fondasinya.