Kemendes Libatkan 25.380 Pendamping Desa Jadi Agen Perlinsos 2026
SPIRITBANGSA.COM — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyiapkan 25.380 pendamping desa di 37 provinsi sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu warga mendaftar dan memperbaiki data bantuan sosial. Warga yang merasa berhak menerima bansos namun belum terdata atau datanya keliru bisa memanfaatkan peran pendamping ini selama proses pendataan berlangsung hingga akhir 2026. Perluasan program ini ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2027.
Keterlibatan tersebut dibahas dalam rapat tingkat menteri soal perluasan Perlinsos dan rencana implementasi tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan pihaknya berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.
"Kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini," kata Yandri dalam rapat tersebut.
Enam Tugas Pendamping Desa dalam Perlinsos
Yandri menyebut ada enam tugas dan peran strategis pendamping desa dalam mendukung Perlinsos:
- Fasilitasi identifikasi masyarakat rentan
- Penguatan akurasi data sosial
- Edukasi dan sosialisasi Program Perlinsos
- Fasilitasi akses layanan perlindungan sosial
- Penguatan pengawasan partisipatif
- Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Perluasan Perlinsos ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir dinilai krusial agar program ini inklusif dan berkelanjutan.
"Intinya kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos," ujar Yandri.
Peran Pendamping Desa bagi Warga yang Belum Terdata
Bagi masyarakat, kehadiran agen Perlinsos ini membuka jalur bantuan untuk dua hal utama: mendaftarkan diri sebagai penerima baru, atau memperbaiki data yang sudah ada namun tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Pendamping desa akan membantu mengidentifikasi warga rentan di wilayahnya. Warga yang merasa layak menerima bansos tetapi belum masuk data dapat menyampaikan kondisi mereka melalui pendamping di desa masing-masing.
Perbaikan data juga berlaku bagi warga yang sudah terdaftar tetapi statusnya berubah, misalnya karena penghasilan menurun atau tanggungan keluarga bertambah. Data yang diperbarui akan memengaruhi penargetan bantuan pada tahap berikutnya.
Target Pendataan hingga Akhir 2026
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyatakan perluasan Perlinsos dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Ia meminta semua pihak di kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, bersatu padu menyukseskan program ini.
Semua pihak diharapkan menjadi agen perluasan Perlinsos yang terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026. Dengan begitu, bantuan sosial yang diberikan pada 2027 diharapkan tepat sasaran.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pencairan, nominal bantuan, maupun bank penyalur untuk program Perlinsos. Informasi lengkap mengenai mekanisme pendataan dapat diakses melalui kanal resmi Kemendes PDT dan Kementerian Sosial.
Waspadai Calo dan Pungli
Masyarakat diimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan jasa pengurusan data bansos dengan imbalan uang. Pendaftaran dan perbaikan data melalui pendamping desa tidak dipungut biaya.
Jika menemukan praktik pungli atau penipuan mengatasnamakan program bansos, laporkan ke kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial atau pemerintah desa setempat.