Danantara Dinilai Bisa Jadi Motor Investasi Infrastruktur RI

SPIRITBANGSA.COM — Komisaris Pelindo Arief Poyuono menilai Danantara berpeluang menjadi penggerak investasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur Indonesia. Kebutuhan pendanaan yang besar di sektor konektivitas, energi, pangan, air, dan layanan publik dinilai tak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada APBN.

Pembangunan infrastruktur Indonesia membutuhkan pendanaan yang jauh lebih luas dari sekadar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komisaris Pelindo Arief Poyuono menilai Danantara punya posisi strategis untuk menutup kesenjangan pembiayaan itu dengan memanfaatkan aset badan usaha milik negara (BUMN) serta menarik modal swasta dan investor internasional.

Menurut dia, pengelolaan investasi tidak cukup hanya mengandalkan modal negara. Perlu dirancang skema agar pendanaan tambahan dari berbagai pihak bisa masuk secara berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih luas daripada sekadar mengandalkan APBN. Danantara perlu memainkan peran strategis untuk menggerakkan investasi BUMN sekaligus membuka jalan bagi masuknya modal swasta dan investor internasional," ujar Arief dalam rumusan pandangannya mengenai pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

Kualitas Proyek Jadi Kunci, Bukan Sekadar Besaran Dana

Kebutuhan investasi di sektor transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi tidak hanya menopang aktivitas ekonomi. Infrastruktur tersebut menentukan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang usaha. Tantangannya bukan cuma menambah jumlah proyek, tetapi memastikan setiap rupiah yang ditanam menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Arief menyoroti hal yang sama. Menurut dia, kualitas proyek, ketepatan sasaran investasi, dan manfaat jangka panjang harus jadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembiayaan.

"Yang harus menjadi perhatian bukan hanya berapa besar dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan," kata Arief kepada VOI.

Kajian Bank Dunia yang diterbitkan Rozenberg dan Fay pada 2019 memperkirakan kebutuhan belanja infrastruktur baru di negara berpenghasilan rendah dan menengah bisa mencapai 2–8 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun hingga 2030. Besarannya bergantung pada target layanan dan efisiensi belanja. Angka itu memberi gambaran betapa beratnya tantangan pembiayaan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Investor Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Promosi

Infrastruktur punya karakter investasi yang berbeda dari usaha biasa. Jalan tol, jaringan energi, dan fasilitas air butuh waktu panjang sebelum modal kembali lewat pendapatan operasional. Karena itu, Danantara dinilai perlu menyusun strategi investasi yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus profil risiko dan imbal hasil tiap proyek.

"Danantara harus dibangun dengan orientasi jangka panjang. Infrastruktur tidak bisa dinilai hanya dari hasil dalam satu atau dua tahun, karena manfaat ekonomi dan pengembalian investasinya dapat berlangsung selama puluhan tahun," ujar Arief.

Investor, lanjut dia, perlu memahami struktur pembiayaan, risiko operasional, ketentuan tarif, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Tidak semua infrastruktur menghasilkan pendapatan langsung yang cukup menutup biaya investasi. Fasilitas pelayanan dasar bisa memberi manfaat sosial besar meski pendapatan komersialnya terbatas. Danantara perlu memilah proyek yang layak dibiayai secara komersial dari proyek yang butuh dukungan fiskal atau skema pembiayaan khusus.

"Investor membutuhkan kepastian mengenai aturan, pembagian risiko, dan prospek pengembalian modal. Jika aspek-aspek tersebut dirancang secara transparan, Danantara akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk membangun kemitraan investasi jangka panjang," kata Arief.

Blended Finance sebagai Jalan Keluar

Salah satu pendekatan yang bisa dipakai memperluas sumber pendanaan adalah blended finance atau pembiayaan campuran. Skema ini menggabungkan dana publik dengan modal swasta atau institusional untuk mendukung proyek yang memberi manfaat pembangunan, tetapi menghadapi hambatan investasi.

Dukungan publik dalam skema ini diarahkan untuk mengurangi hambatan tertentu agar investor swasta bersedia masuk. Tujuannya memobilisasi modal tambahan, bukan mengganti sumber pembiayaan komersial dengan dana negara.

"Danantara perlu mendorong pembiayaan campuran yang mempertemukan modal negara dengan investasi swasta. Dengan struktur yang tepat, proyek infrastruktur dapat membuka ruang partisipasi bagi lebih banyak investor tanpa seluruh kebutuhan pendanaannya dibebankan kepada pemerintah," ujar Arief.

Skema tersebut dapat melibatkan bank pembangunan, lembaga keuangan, investor institusional, dan perusahaan swasta. Setiap pihak berpartisipasi sesuai kapasitas pendanaan, keahlian, dan tingkat risiko yang bersedia ditanggung. Namun, Arief mengingatkan penggunaan dana publik harus punya tujuan jelas dan manfaat tambahan dari masuknya modal swasta mesti terukur.

"Dana publik harus mampu menciptakan nilai tambah. Kita perlu memastikan bahwa keterlibatan Danantara benar-benar membuka investasi baru, memperbaiki kelayakan proyek, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diukur," ujarnya.

Belajar dari Temasek hingga Kuwait Investment Authority

Arief juga menyinggung pengalaman sejumlah sovereign wealth fund (SWF) seperti Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) di Singapura, Kuwait Investment Authority, serta Abu Dhabi Investment Authority. Lembaga-lembaga itu punya mandat, sumber pendanaan, dan struktur kewajiban yang berbeda. Sebagian berorientasi mengelola kekayaan untuk generasi mendatang, sebagian lain fokus pada pengelolaan cadangan dan investasi di berbagai kelas aset.

Perbandingan itu menunjukkan tidak ada satu model yang bisa diterapkan seragam di semua negara. Strategi pengelolaan dana harus disesuaikan dengan tujuan, kondisi ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan profil risiko masing-masing negara.

"Pengelolaan dana negara harus memiliki mandat yang tegas, strategi investasi yang terukur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Dengan begitu, kepentingan pembangunan dapat berjalan seiring dengan pengelolaan aset secara profesional," kata Arief.

Kemitraan internasional dinilai bisa membuka akses terhadap modal, pengalaman teknis, dan keahlian pengelolaan proyek. Lewat investasi bersama atau co-investment, Danantara dapat bekerja sama dengan mitra yang punya kompetensi khusus di sektor tertentu. Meski begitu, kerja sama tetap harus disertai seleksi mitra yang cermat dan ketentuan pembagian risiko yang transparan.

Tata Kelola Menentukan Keberhasilan

Besarnya potensi investasi membuat tata kelola menjadi faktor penentu. Keputusan investasi perlu didasarkan pada penilaian kelayakan yang objektif, informasi memadai, dan prosedur yang memungkinkan hasilnya dievaluasi. Kinerja tidak cukup diukur dari jumlah dana yang disalurkan atau banyaknya proyek yang dibiayai.

Evaluasi juga harus memperhatikan manfaat ekonomi, peningkatan kualitas layanan, dampak ke masyarakat, dan keberlanjutan keuangan proyek. Transparansi soal pemilihan proyek, struktur pembiayaan, pembagian risiko, dan hasil investasi dapat membantu membangun kepercayaan publik maupun investor.

"Keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kualitas proyek, manfaatnya bagi masyarakat, dan kemampuan menjaga aset negara agar memberikan nilai dalam jangka panjang," ujar Arief.

Pada akhirnya, Danantara menghadapi dua kebutuhan yang harus berjalan beriringan: memobilisasi modal untuk mempercepat pembangunan dan memastikan dana dikelola dengan disiplin investasi yang kuat. Kuncinya ada pada strategi jangka panjang, kepastian kebijakan, kemitraan yang tepat, dan tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan.