SPIRITBANGSA.COM — XLSmart menilai kebijakan mobile number portability (MNP) belum bisa diterapkan segera karena ekosistem identitas digital nasional belum siap. Direktur & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys menegaskan pentingnya perbaikan data dan regulasi sebelum pelanggan bebas berpindah operator tanpa ganti nomor.
Wacana pemindahan nomor telepon antaroperator seluler kini bergulir di Mahkamah Konstitusi. Namun, pelaku industri telekomunikasi melihat tantangan teknis yang lebih besar daripada sekadar perubahan aturan main.
Ketergantungan Nomor pada Identitas Digital
Merza Fachys menjelaskan bahwa MNP menjadi krusial hanya jika pemerintah menetapkan nomor ponsel sebagai identitas digital utama. Saat ini, keterkaitan tersebut belum sepenuhnya terbentuk dalam satu ekosistem terintegrasi.
"Nah, ini belum ada semua ekosistem ini. Jadi kebijakan ini enggak hanya sekedar portability tapi ini semua banyak ekosistem yang harus diganti," ujar Merza di Halim, Jakarta Timur, Senin (14/9/2026).
Perubahan sistem ini menuntut penyesuaian masif, bukan hanya pada infrastruktur jaringan, tetapi juga pada basis data kependudukan dan layanan publik lainnya.
Manfaat bagi Operator dan Pelanggan
Secara bisnis, operator sebenarnya mendukung konsep nomor sebagai identitas permanen. Hal ini menciptakan efek stickiness atau loyalitas pelanggan yang tinggi.
"Apakah operator seneng MNP atau nomor telepon menjadi identitas digital? Sangat senang karena itu merupakan satu stickiness bagi pelanggan kita untuk enggak asal buang nomor," terang Merza.
Dengan nomor yang melekat pada aktivitas perbankan hingga pembuatan akun email, pelanggan cenderung bertahan lama pada satu provider. Ini mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru bagi operator.
Langkah Persiapan Menuju Implementasi
Pemerintah telah memulai integrasi identitas melalui penggunaan NIK untuk NPWP berkat perekaman biometrik. Pertanyaannya, apakah fondasi digital Indonesia sudah cukup kuat untuk mendukung layanan lintas operator secara mulus?
Merza mengimbau agar persiapan tidak terburu-buru. Tiga aspek utama perlu dibenahi terlebih dahulu: kualitas data pengguna, skema pendanaan investasi infrastruktur, dan penyusunan regulasi teknis antaroperator.
Isu biaya juga masih menjadi perdebatan. Apakah pelanggan dikenakan tarif saat pindah operator, atau gratis? Siapa yang menanggung beban operasional perpindahan data tersebut?
"Mari kita kaji karena nggak perlu repot-repot, banyak negara sudah mengimplementasikan. Kita cari saja negara mana yang sukses," tutupnya.
