Gubernur BI Destry Damayanti Resmi Dilantik, Kebijakan Berpegang pada Prinsip 3I plus S
SPIRITBANGSA.COM — JAKARTA - Bank Indonesia memasuki era kepemimpinan baru. Destry Damayanti resmi menjabat Gubernur BI setelah dilantik di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (2/9). Pelantikan yang sama juga mengukuhkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur.
Stabilitas Jadi Prasyarat Utama Pertumbuhan
Destry menegaskan stance policy atau arah kebijakan institusi yang dipimpinnya ke depan akan fokus pada upaya menjaga stabilitas. Menurutnya, ekonomi yang stabil akan membuka ruang lebih luas bagi akselerasi pertumbuhan.
"Semua ini akan bisa tercapai melalui sinergi merah putih yang akan terus menjadi pegangan bagi kami untuk menuju Indonesia maju yang makin baik," ujar Destry usai pelantikan.
Memahami Makna 3I plus S dalam Praktik Kebijakan
Kerangka 3I plus S bukan sekadar jargon. Destry merinci tiga pilar utama yang akan memandu setiap langkah BI, dengan satu elemen pengikat di dalamnya.
Impactful atau berdampak berarti setiap kebijakan harus mampu memberi hasil terukur bagi perekonomian. Inklusif memastikan manfaat kebijakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sementara integratif menuntut koordinasi lintas sektor agar kebijakan moneter selaras dengan kebijakan fiskal dan industri.
Mengapa Sinergi Merah Putih Menjadi Kunci?
Huruf "S" dalam kerangka tersebut merujuk pada sinergi. Destry memberi contoh konkret implementasinya pada pengendalian inflasi, yang tidak bisa diselesaikan bank sentral seorang diri.
"Jadi dengan sinergi merah putih itu, khususnya dalam menangani masalah-masalah domestik seperti inflasi, Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait," jelasnya.
Pengendalian inflasi memang membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan kementerian, terutama dalam hal distribusi pangan dan stabilitas harga.
Keputusan Bank Sentral Tetap di Tangan Kolektif
Soal pembagian tugas internal, Destry menjelaskan bahwa enam Anggota Dewan Gubernur (ADG) masing-masing memiliki bidang satuan kerja sebagai pengampu. Namun, ia menegaskan hal itu tidak mengurangi peran kolektif dalam pengambilan keputusan.
"Pembidangan itu sebenarnya sesuatu hal yang fluid, jadi dia bisa kita putar, tapi yang penting bahwa masing-masing ADG itu pada akhirnya keputusan tertinggi itu ada di Rapat Dewan Gubernur," ujarnya.
Struktur ini dirancang untuk menjaga fleksibilitas dan memastikan seluruh keputusan strategis, termasuk penetapan suku bunga acuan, selalu melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG). Ke depan, pasar akan mencermati bagaimana kerangka 3I plus S ini diterjemahkan dalam kebijakan moneter konkret, terutama dalam menjaga stabilitas kurs rupiah dan laju inflasi.