Mesir dan China Kompak Lawan Rencana Relokasi Paksa Warga Gaza, Tegaskan Solusi Dua Negara
KAIRO — Mesir dan China mengeluarkan sikap bersama yang menegaskan bahwa isu Palestina merupakan poros utama bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedua negara juga kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
Pernyataan bersama tersebut dirilis setelah pertemuan resmi antara Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden China Xi Jinping. Dalam dialog bilateral itu, kedua pemimpin membahas dinamika terkini di kawasan, khususnya eskalasi konflik Israel-Palestina yang terus memanas.
Kairo dan Beijing menilai penyelesaian yang adil hanya dapat dicapai melalui implementasi solusi dua negara yang telah lama menjadi konsensus internasional.
Dukungan Penuh terhadap Kedaulatan Palestina
Dalam deklarasi bersama, kedua negara sepakat mendukung penuh pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Batas wilayah yang diakui mengacu pada garis gencatan senjata 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota Palestina.
Poin ini menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan perdamaian yang langgeng dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Mesir dan China menegaskan komitmennya terhadap integritas teritorial Palestina secara utuh.
Penolakan Tegas atas Relokasi Paksa
Mesir dan China secara eksplisit menolak setiap rencana pengusiran paksa warga Palestina dari tanah kelahirannya. Sikap ini berlaku tanpa kompromi, apa pun dalih atau alasan yang dikemukakan oleh pihak manapun.
Kedua negara menilai kebijakan semacam itu hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan merusak prospek perdamaian yang sudah rapuh.
Desakan Gencatan Senjata dan Bantuan Kemanusiaan
Dalam pernyataannya, kedua pemimpin mendesak pemantapan gencatan senjata di Jalur Gaza secara berkelanjutan. Mesir dan China juga menuntut akses tanpa hambatan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina tersebut.
Lebih lanjut, kedua negara menyerukan pengembalian peran Otoritas Palestina untuk mengelola Jalur Gaza dalam waktu sesingkat mungkin.
Seruan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk memulihkan stabilitas keamanan serta membuka jalan bagi rekonstruksi politik dan infrastruktur di Gaza pasca-konflik.