PADANG — Gubernur Sumatera Barat telah menugaskan BPBD untuk melakukan pengukuran langsung ketebalan asap dan evaluasi kondisi udara di berbagai daerah. Instruksi ini keluar menyusul kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga di beberapa kabupaten, terutama yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.
“Saya sudah menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan evaluasi, dan kemudian melihat tingkat ketebalan asapnya di Sumatera Barat,” ujar Gubernur.
Evaluasi Lapangan Jadi Penentu Kebijakan
Hasil pemantauan BPBD nantinya menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah provinsi untuk memutuskan langkah selanjutnya. Apabila kualitas udara terus memburuk dan dianggap mengganggu kesehatan serta aktivitas harian warga, kebijakan pembatasan dapat segera diambil.
Pemprov Sumbar belum menetapkan aturan yang seragam untuk seluruh kabupaten dan kota. Keputusan mengenai pembatasan aktivitas, termasuk kegiatan belajar mengajar, diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Dharmasraya dan Sijunjung Sudah Liburkan Siswa
Beberapa daerah di Sumatera Barat telah mengambil langkah antisipasi lebih awal. Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung disebut sudah merumahkan siswa sebagai bentuk pencegahan terhadap risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Pemerintah provinsi mencermati kebijakan kedua daerah tersebut dan meminta para bupati serta wali kota aktif melakukan evaluasi serupa di wilayahnya masing-masing. Gubernur menegaskan keputusan mengenai aktivitas masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi udara yang berlangsung secara riil.
Asap Kiriman dari Karhutla Provinsi Tetangga
Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga kuat merupakan dampak kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tetangga. Kondisi ini membuat penanganan titik api di daerah asal asap menjadi krusial agar dampaknya tidak meluas ke wilayah lain.
“Sekarang ini kan terjadi di provinsi tetangga kita. Tentu perlu ada ketegasan dan upaya-upaya lebih maksimal, sehingga tidak berdampak kepada daerah lain dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Gubernur.
Dinas Kehutanan Sumbar Awasi Titik Rawan Karhutla
Meski fokus pada asap kiriman, pemerintah tidak mengabaikan potensi kebakaran di dalam wilayah Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Sumbar disebut terus memantau titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi karhutla. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan setiap titik api di Sumbar dapat ditangani lebih dini sebelum berkembang menjadi kebakaran luas yang menghasilkan asap pekat.
Belum Ada Keputusan WFH untuk ASN
Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) akibat kabut asap hingga saat ini belum diputuskan Pemprov Sumbar. “Nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi,” ujarnya.
Pemerintah provinsi masih menunggu hasil evaluasi lapangan dari BPBD sebelum menentukan kebijakan khusus bagi ASN maupun masyarakat umum. Kondisi udara dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah langkah mitigasi saat ini cukup, atau diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi warga.
