SPIRITBANGSA.COM — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan percepatan tersebut saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8). Pemerintah provinsi mengusulkan anggaran Rp21,4 triliun melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dan pusat menyetujui alokasi Rp17,9 triliun untuk periode 2026-2028.
Kerugian Rp33,4 Triliun dan Skema Pembiayaan Multi-Tahun
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar menimbulkan kerusakan dan kerugian total Rp33,4 triliun. Dari usulan pemprov sebesar Rp21,4 triliun, pemerintah pusat menyetujui Rp17,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur bertahap hingga 2028. Skema tahun jamak itu memungkinkan pengerjaan fisik dimulai lebih cepat, terutama pada normalisasi sungai dan perkuatan tanggul.
Sejumlah proyek telah berjalan pada 2026. Namun, pemerintah daerah masih mengejar ketertinggalan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem berikutnya. Alokasi dana diarahkan pada titik-titik rawan yang sebelumnya terendam banjir.
Sedimentasi Menahan Kapasitas Sungai, Banjir Mengintai
"Pekerjaan-pekerjaan pada 2026 ini sudah mulai, tetapi kita masih ada kebimbangan masyarakat karena curah hujan tinggi kembali menimbulkan banjir," ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2026).
Ketebalan endapan lumpur di sejumlah aliran sungai dinilai mempersempit daya tampung air. Mahyeldi mencontohkan banjir di Kota Padang dan wilayah Maninjau yang dipicu luapan sungai saat intensitas hujan tinggi. Penanganan sedimentasi membutuhkan pengerukan dan pembenahan alur secara menyeluruh.
"Ketika curah hujan tinggi kembali seperti pengalaman di Padang, maka banjir bisa terulang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita karena sedimentasi di sungai-sungai masih banyak yang belum tertangani," katanya.
Build Back Better Jadi Patokan di Lapangan
Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan rekonstruksi tahun ini harus mengadopsi prinsip membangun kembali secara lebih baik. Standar mutu infrastruktur baru wajib lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang. Evaluasi terhadap proyek tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat desain teknis.
"Prinsip utama rekonstruksi tahun 2026 mengarah pada Build Back Better, membangun lebih baik," kata Rustian.
Mahyeldi menambahkan percepatan pemulihan membutuhkan kolaborasi ketat antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Seluruh pelaksanaan proyek harus merujuk pada dokumen R3P agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga terdampak.
Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan penuh atas percepatan rehabilitasi di kawasan berisiko tinggi. Hasil peninjauan lapangan akan diserahkan ke Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
