Hashim Beber Rasio Penerimaan RI 12 Persen, Kalah dari Kamboja dan Vietnam
SPIRITBANGSA.COM — Rasio penerimaan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto baru menyentuh 12 persen, tertinggal jauh dari Kamboja 18 persen dan Vietnam 23 persen. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut ketiadaan kemauan politik serta resistensi birokrasi sebagai penyebab utama. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan bisa menembus 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Hashim Djojohadikusumo membeberkan kesenjangan rasio penerimaan Indonesia dibanding dua negara tetangga di Asia Tenggara dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10). Ia menilai capaian 12 persen tidak sepadan dengan besarnya potensi ekonomi nasional.
"Saat ini, rasio penerimaan Kamboja sudah mencapai 18 persen. Sementara itu, Vietnam memiliki rasio penerimaan sebesar 23 persen," ujar Hashim dalam forum yang turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Juda Agung itu.
Lompatan Kamboja Disebut Berkat Kemauan Politik
Adik Presiden Prabowo Subianto tersebut menyoroti lonjakan rasio penerimaan Kamboja dari 9 persen menjadi 18 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Menurutnya, lompatan itu bukan hasil keajaiban ekonomi, melainkan buah dari kemauan politik yang konsisten.
Hashim lantas mengaitkan capaian itu dengan kondisi domestik. Ia mengungkap pandangannya bersama Prabowo bahwa rendahnya penerimaan Indonesia selama ini bersumber dari dua hal: tiadanya kemauan politik dan kuatnya resistensi birokrasi terhadap reformasi.
"Inilah salah satu hal yang membuat kami sangat frustrasi. Mengapa? Karena tujuan Presiden Prabowo adalah membawa rasio penerimaan negara Indonesia mencapai level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kami ingin mencapai 18 persen," ujar Hashim.
Target 18 Persen Lalu Kejar Level Vietnam
Pemerintah menetapkan 18 persen sebagai milestone pertama. Jika target tersebut terealisasi, Hashim memproyeksikan langkah berikutnya adalah mengejar rasio penerimaan Vietnam di level 23 persen.
Meski optimistis pada tahap awal, ia mengakui pengejaran level Vietnam membutuhkan waktu realisasi yang sangat panjang. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa reformasi penerimaan negara tidak akan selesai dalam satu siklus pemerintahan.
Bank Dunia Jadi Rujukan Argumen
Hashim mengutip pandangan Bank Dunia untuk memperkuat argumennya. Ia menilai tidak ada alasan struktural yang membuat Indonesia tertinggal dari Kamboja dalam hal rasio penerimaan.
"Kita tidak lebih rendah secara rasial dibandingkan masyarakat Kamboja dan mereka juga tidak lebih unggul secara rasial dibandingkan kita. Kita seharusnya mampu melakukannya. Ini masalah kemauan politik," ujarnya.
Resistensi Birokrasi Jadi Hambatan Reformasi
Dalam paparannya, Hashim menyoroti resistensi birokrasi sebagai penghambat utama reformasi penerimaan negara. Ia tidak merinci instansi atau kebijakan spesifik yang dimaksud, namun menegaskan bahwa hambatan itu bersifat sistemik.
Pernyataan tersebut disampaikan di forum kebijakan yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Kehadiran pejabat Kemenkeu mengindikasikan isu rasio penerimaan menjadi perhatian lintas kementerian.
Bagi pelaku pasar dan investor, target 18 persen dalam dua hingga tiga tahun menjadi sinyal arah kebijakan fiskal ke depan. Pencapaian target itu berpotensi memperlebar ruang fiskal pemerintah untuk pembiayaan program prioritas, meski konsekuensinya bisa berupa penyesuaian instrumen penerimaan seperti pajak dan bukan pajak.