SPIRITBANGSA.COM — Anggota DPR RI I Nyoman Parta mendorong Perum Bulog menjadi penyangga utama harga beras nasional dengan menyerap gabah petani pada harga yang layak, bahkan menilai Rp9.000 per kilogram masih wajar. Dorongan itu muncul setelah harga gabah kering panen dilaporkan menyentuh Rp8.000 per kilogram, memberikan pendapatan bersih sekitar Rp7.000 per kilogram bagi petani. Persoalannya, peran swasta dan tengkulak dalam rantai perdagangan gabah dinilai masih terlalu besar sehingga negara perlu turun tangan lebih kuat.
Parta menyampaikan hal tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, saat menceritakan pertemuan dengan dua orang pekaseh atau pengurus sistem irigasi pertanian sebelum dirinya berangkat ke bandara menuju Jakarta. Kedua pekaseh itu datang meminta bantuan traktor untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Permintaan tersebut sebenarnya berada di luar lingkup Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum. Program bantuan traktor berada di ranah Komisi IV. Meski begitu, Parta berjanji akan mengomunikasikan aspirasi itu kepada koleganya di komisi yang menangani sektor pertanian.
Harga Gabah Naik, Petani Dapat Rp7.000 per Kilogram
Di tengah pembicaraan soal kebutuhan alat pertanian, Parta mendapat kabar yang menurutnya menggembirakan. Para pekaseh melaporkan harga gabah kering panen saat ini telah mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
Setelah dikurangi biaya tenaga kerja untuk proses perontokan atau dores, petani masih dapat memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp7.000 per kilogram. Kondisi itu dinilai sebagai perkembangan positif, terutama setelah harga gabah sebelumnya menjadi persoalan yang terus mendapat perhatian.
Parta berharap harga gabah ke depan terus meningkat dan bahkan menembus Rp9.000 per kilogram. Namun ia menekankan pentingnya menjaga agar harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Jangankan Rp7.000, Rp9.000 pun layak, Pak. Jadi jangan petaninya diajak miskin,” tegasnya.
Bulog Diminta Jadi Garda Depan Penyerapan Gabah
Parta mengingat pengalamannya saat masih duduk di Komisi VI DPR RI dan mengikuti rapat kerja bersama Perum Bulog. Dari pengalaman itu, ia menilai Bulog harus memainkan peran lebih kuat sebagai penyangga utama dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.
“Saya jadi ingat dengan saat Raker dengan Bulog waktu masih di Komisi VI,” ujar Parta.
Ia menyoroti besarnya peran pihak swasta dalam rantai perdagangan gabah dan beras. Menurutnya, apabila sebagian besar hasil produksi petani diserahkan kepada pihak swasta atau tengkulak, sementara pemerintah menginginkan harga beras tetap stabil, maka dibutuhkan intervensi yang lebih kuat dari negara.
“Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilitas pangan, Bulog yang harus membeli,” ujarnya.
Parta menegaskan, Bulog harus menjadi instrumen negara yang mampu menyerap hasil produksi petani dengan harga baik sekaligus menjadi penyangga ketika terjadi gejolak harga beras di pasar. Dengan begitu, petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.
Jangan Selesaikan Harga Pangan dengan Menekan Petani
Parta mengingatkan, persoalan harga pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menekan harga di tingkat petani. Menurutnya, apabila petani terus mendapatkan harga rendah, kebijakan tersebut justru berpotensi membuat kesejahteraan petani semakin terpuruk.
“Petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali,” kata Parta.
Ia menilai kepentingan petani dan konsumen tidak boleh dipertentangkan. Petani harus mendapatkan harga yang layak atas hasil produksinya, sementara masyarakat tetap harus mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
“Sebagai penghasil kebutuhan strategis, petani memang mutlak harus diberikan harga bagus,” kata Parta.
Parta pun mengajak semua pihak melihat petani sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Tanpa produksi petani, masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi,” tegasnya.
Karena itu, Parta mendorong pemerintah memperkuat peran Bulog sebagai penyangga utama stabilitas harga beras nasional. Kebijakan pangan, menurutnya, harus mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan petani sebagai produsen dan keterjangkauan harga bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Berikan dia harga yang bagus, Bulog harus beli itu,” pungkas I Nyoman Parta.
