SPIRITBANGSA.COM — Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Jumat (28/8). Menurutnya, posisi geografis Indonesia yang berada di cincin api dan memiliki banyak sungai membuat potensi bencana tersebar hampir merata di seluruh provinsi.
"Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini kita memerlukan kegotongroyongan," kata Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).
Tito mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak, seperti Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut beberapa pemimpin daerah bahkan turun langsung mendatangi lokasi bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan.
"Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan (kepala daerah)," ujarnya.
Bantuan Kecil dari Banyak Daerah Lebih Efektif
Mantan Kapolri itu menekankan bahwa besaran bantuan tidak menjadi ukuran utama. Jika setiap pemda mengirimkan kontribusi sesuai kapasitas fiskal masing-masing, akumulasi bantuan yang tiba di lokasi bencana akan jauh lebih besar dibandingkan mengandalkan satu atau dua pemerintah provinsi.
"Jadi sekali lagi ini solidaritas kita saling membantu antardaerah ketika terjadi bencana ini kiranya dapat menjadi tradisi kita dan itu sangat bermanfaat, jujur sangat bermanfaat bagi daerah-daerah terdampak," pungkasnya.
Dukungan Pusat: Tambahan TKD dan BTT Rp 200 Miliar
Di luar dorongan solidaritas horizontal antardaerah, pemerintah pusat tetap mengucurkan dukungan vertikal. Untuk wilayah Sumatera, Kementerian Dalam Negeri memastikan adanya tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang digelontorkan melalui mekanisme APBN.
Sementara untuk NTT, Presiden telah menyetujui tambahan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp 200 miliar. Skema ini dirancang untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik di daerah yang paling parah terdampak.
Kombinasi antara bantuan antar-pemda dan suntikan dana pusat ini diharapkan mampu menutup celah kebutuhan logistik, hunian sementara, serta rehabilitasi fasilitas umum yang kerap menjadi kendala di fase tanggap darurat.
