SPIRITBANGSA.COM — Usulan ini diajukan di tengah tren efisiensi belanja yang berjalan sejak tiga tahun terakhir. Realisasi anggaran memang mengetat, tapi Kementerian menegaskan target kinerja sektor digital tidak akan terganggu.
"Ini tren yang menunjukkan upaya efisiensi yang kuat, namun Insya Allah nanti pencapaiannya tidak terganggu," ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam rapat yang dikutip dari Antara, Rabu (2/9/2026).
Rincian Alokasi untuk Infrastruktur Digital dan PDN
Dari total pagu Rp 11,52 triliun, porsi terbesar sebesar Rp 6,47 triliun dialokasikan untuk program penguatan infrastruktur digital. Ekosistem dan ruang digital mendapat jatah Rp 2,958 triliun, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).
Anggaran untuk komunikasi publik dan media hanya Rp 20 miliar, sementara dukungan manajemen dialokasikan Rp 2 triliun.
Tambahan Rp 3,23 Triliun untuk Lembaga Kuasi
Di luar pagu tersebut, Sekjen Komdigi Ismail menyebut kebutuhan riil kementerian untuk 2027 mencapai Rp 14,753 triliun. Selisih Rp 3,23 triliun itu diminta untuk menutup kekurangan, termasuk dukungan operasional bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers.
Ketiga lembaga kuasi ini bertugas mengawasi konten penyiaran, layanan informasi publik, dan industri pers di Indonesia. Bagi publikasi gaming dan media komunitas, fungsi KPI dan Dewan Pers relevan dalam regulasi iklan, konten kreator, hingga platform streaming yang menjamur di pasar lokal.
PNBP Tembus Rp 26 Triliun di Tengah Efisiensi
Efisiensi belanja berjalan beriringan dengan kenaikan setoran ke kas negara. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 26,52 triliun pada 2023, naik ke Rp 30,68 triliun pada 2024, dan Rp 29,3 triliun pada 2025.
Untuk 2026, setoran sudah menyentuh Rp 16,8 triliun per 28 Agustus dan diproyeksikan tembus Rp 26 triliun dari target Rp 25,65 triliun. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan turunnya izin penggunaan kembali PNBP dari 30,05 persen pada 2023 menjadi proyeksi 3 persen pada 2027.
Sektor digital terus berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, sementara kementerian menahan belanja operasionalnya sendiri. Pola ini berbeda dari tahun 2023-2024 ketika anggaran sempat membengkak hingga Rp 19,6 triliun.
Komdigi mencatat realisasi anggaran yang kian efisien: 89,84 persen pada 2023, 92,65 persen pada 2024, dan 94,95 persen pada 2025. Untuk tahun 2026, penyerapan telah mencapai 60,49 persen dan ditargetkan mengunci di kisaran 95 persen hingga akhir tahun.
