SURABAYA — Akses internet warga di Jawa Timur kini telah menembus angka 80 persen. Sayangnya, tingginya konektivitas digital tersebut belum dibarengi kecakapan literasi yang sepadan, sehingga membuka celah lebar bagi peredaran disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian di tengah masyarakat.
Kondisi timpang ini kian riskan lantaran ekosistem ruang maya Indonesia tumbuh pesat. Mengacu data We Are Social, basis pengguna media sosial di Tanah Air melonjak 26 persen year on year hingga mencapai 180 juta orang atau sekitar 62,9 persen dari total populasi penduduk.
Warga Terjebak Algoritma dan Banjir Informasi
Diskominfo Jawa Timur menyoroti pergeseran pola penyebaran konten yang kini bersifat multiarah. Setiap pemilik gawai hari ini leluasa memproduksi sekaligus mendistribusikan kabar tanpa kurasi ketat.
“Sekarang itu, kan, many to many. Siapa pun bisa menjadi media, siapa pun bisa menyebarkan informasi,” kata Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Diskominfo Jawa Timur, Eko Setiawan, dalam Talkshow Digitalk Suara Surabaya, Sabtu (5/9/2026).
Kondisi tersebut diperberat oleh arsitektur platform digital yang memang dirancang mengikat atensi pengguna selama mungkin. Fitur seperti infinite scroll dan autoplay bekerja simultan membaca preferensi warganet lewat riwayat tontonan, klik, komentar, hingga aktivitas berbagi.
Akibatnya, pengguna rentan terkurung dalam ruang gema yang mengukuhkan prasangka pribadi. Informasi yang disajikan linimasa terus-menerus menyesuaikan kebiasaan lama, sehingga pandangan pengguna seolah selalu benar.
“Mampukah kita memilah informasi, mampukah kita merdeka dari algoritma. Itu kembali ke penggunanya tadi,” ujar Eko.
Diskominfo Siapkan Klinik Hoax Berbasis AI
Menghadapi saturasi konten tersebut, kemampuan melek teknologi dinilai tidak lagi mencukupi. Publik dituntut mengaktifkan mekanisme kendali mandiri berupa sikap skeptis sebelum memercayai kabar yang berseliweran di linimasa.
“Ketika ada informasi yang diterima, jangan langsung dipercaya. Berhenti dulu, tunggu sebentar, direnungi atau bila perlu konfirmasi dulu, cek dulu,” tutur Eko menegaskan kembali pentingnya jeda verifikasi.
Untuk menopang daya kritis publik, Pemprov Jawa Timur menyediakan kanal klarifikasi mandiri lewat layanan Klinik Hoax. Fasilitas pemeriksa fakta ini turut mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan guna mempercepat penelusuran, verifikasi data, hingga konfirmasi atas isu meragukan yang beredar di ranah publik.
Ancaman 3,64 Miliar Anomali Siber Nasional
Kebutuhan literasi kritis kian mendesak di tengah lonjakan kerentanan keamanan siber nasional. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi sebanyak 3,64 miliar anomali serangan siber dalam kurun Januari hingga Juli 2025.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Edit Prima, pada gelaran Indonesia Cyber Protection 2026 mengungkapkan bahwa eskalasi risiko digital saat ini sudah menyentuh level sistemik seiring penetrasi digitalisasi di berbagai lapisan.
Menghadapi kompleksitas gangguan tersebut, pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai. Penguatan benteng pertahanan digital mutlak bertumpu pada perubahan paradigma mendasar, terutama perbaikan literasi pengguna internet agar bertanggung jawab atas setiap rekam jejaknya di ruang siber.
