SPIRITBANGSA.COM — Puluhan desa yang tersebar di wilayah terpencil hingga kawasan perbatasan itu masuk daftar prioritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyebut penyelesaian elektrifikasi desa-desa tersebut akan didanai penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap," ujar Zainal.
Adapun pelaksanaan teknis di lapangan sepenuhnya ditangani oleh PLN. Meski begitu, Pemprov Kaltara memastikan diri tidak tinggal diam. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat, pemerintah daerah akan mengawal jalannya pembangunan agar sesuai harapan.
Dukungan Penuh PLN di Wilayah Terluar
General Manager PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli, menegaskan kesiapan perusahaannya menjalankan mandat tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor kunci kelancaran proyek infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Utara, terutama di pelosok.
"Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar," kata Chaliq.
Salah satu fokus utama adalah kawasan perbatasan Krayan yang selama ini mengandalkan pasokan dari pembangkit setempat. Pada tahun ini, PLN memprioritaskan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan.
"Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini," jelasnya.
Sambungan Listrik untuk Warga Kurang Mampu
Percepatan elektrifikasi desa bukan satu-satunya program yang digenjot. Gubernur Zainal mendorong PLN mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik baru. Pemprov siap menyediakan data calon penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, PLN menyiapkan skema Bantuan Pasang Baru Listrik. Pendataan penerima akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara untuk memastikan bantuan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan PLN ini menjadi krusial mengingat tantangan geografis Kaltara yang luas dengan banyak permukiman terpencil. Keberhasilan program ini diharapkan mampu mengakhiri kesenjangan akses energi dan memperkuat pelayanan bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
