SpiritBangsa.com – PSSI kembali menerima sanksi FIFA yang cukup berat setelah suporter Indonesia melakukan tindakan diskriminatif saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada 25 Maret 2025.
Dalam laporan resmi, FIFA menyebutkan bahwa sekitar 200 suporter Indonesia yang berada di tribun utara dan selatan, khususnya di sektor 19, mengeluarkan teriakan bernuansa xenofobia.
Tindakannya dianggap serius karena dapat merusak citra sepak bola internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan fair play.
Sebagai akibatnya, PSSI dijatuhi denda sebesar Rp 400 juta dan diberi sanksi berupa pengurangan kapasitas penonton 15% pada laga melawan Tiongkok pada 6 Juni 2025.
PSSI juga diminta menyampaikan rencana pemetaan tempat duduk untuk pertandingan tersebut kepada FIFA paling lambat 10 hari sebelum pertandingan.
Selain denda terbaru, Indonesia telah menerima beberapa sanksi FIFA yang cukup berat dalam sejarah sepak bola internasional. Berikut lima sanksi FIFA yang pernah dijatuhkan kepada Indonesia:
Sanksi FIFA yang Pernah Diterima Indonesia
1. Pembekuan PSSI
Pembekuan PSSI pada tahun 2015 merupakan sanksi terberat yang pernah diterima Indonesia. FIFA membekukan PSSI setelah adanya intervensi pemerintah dalam urusan internal federasi.
Konflik antara PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI berujung pada larangan Indonesia untuk mengikuti kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019.
Pembekuan ini dilakukan karena Indonesia melanggar Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA, yang mengatur tentang independensi federasi sepak bola. Dampaknya, Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen internasional selama beberapa waktu.
2. Pembatalan tuan rumah Piala Dunia U-20 2023
Sanksi yang juga cukup mengejutkan adalah pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. FIFA memutuskan untuk mencabut hak tersebut hanya beberapa bulan sebelum turnamen dimulai.
Meskipun FIFA tidak merinci pelanggaran yang dilakukan, alasan yang diberikan adalah “situasi terkini”.
Keputusan ini datang setelah adanya ketegangan politik terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia, terutama terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang dianggap berdampak pada kelancaran persiapan turnamen.
3. Dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 1958
Pada tahun 1958, Indonesia dijatuhi sanksi berupa pencoretan dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Hal ini terjadi setelah Indonesia menolak bertanding melawan timnas Israel di kualifikasi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.
Indonesia, yang pada saat itu tergabung dalam zona Asia-Afrika, memilih tidak menghadapi Israel akibat alasan politik. Selain dicoret dari kualifikasi, Indonesia juga dikenakan denda sebesar 5.000 franc Swiss.
4. Pengurangan kapasitas stadion pada 2025
Dalam sanksi terbaru, FIFA menjatuhkan hukuman pengurangan kapasitas stadion pada laga Indonesia melawan Tiongkok pada 6 Juni 2025.
Hal ini merupakan akibat langsung dari insiden diskriminasi yang dilakukan oleh suporter Indonesia selama pertandingan melawan Bahrain.
Penjelasan resmi FIFA: FIFA memutuskan untuk mengurangi kapasitas stadion sebesar 15% di Tribun Utara dan Selatan Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah langkah untuk memberi peringatan keras terhadap tindakan diskriminatif yang dapat merusak citra sepak bola internasional.
5. Denda berulang (2024 dan 2025)
Denda uang merupakan jenis sanksi yang paling sering diterima PSSI. Pada November 2024, PSSI dijatuhi denda sebesar 20.000 franc Swiss (sekitar Rp 355 juta) karena keterlambatan tim memasuki lapangan dalam dua kesempatan berbeda.
Terbaru, pada 2025, PSSI dijatuhi denda Rp 400 juta terkait dengan insiden diskriminasi pada laga Indonesia vs Bahrain.
Denda ini diberikan karena PSSI dianggap melanggar peraturan tentang ketepatan waktu dan perilaku suporter. Total denda yang diterima Indonesia dalam dua tahun terakhir sudah mencapai lebih dari Rp 755 juta.
Dari sejarah panjang sanksi FIFA yang diterima Indonesia, dapat dilihat bahwa sanksi terberat biasanya berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap regulasi internasional, baik itu intervensi politik maupun diskriminasi suporter. (beritasatu.com)
