SPIRITBANGSA.COM — Skema kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) didorong untuk diterapkan pada jaringan perahu penumpang di Kepulauan Seribu. Bantuan berupa subsidi tarif ini dinilai mendesak agar masyarakat lokal di pulau permukiman tidak menanggung beban ongkos perjalanan laut yang terlampau mahal ke wilayah perkotaan Jakarta.
Besaran Subsidi dan Tantangan Anggaran
Kebutuhan intervensi anggaran muncul akibat tingginya biaya operasional perahu cepat yang melayani rute pulau. Konsumsi bahan bakar speedboat tercatat jauh lebih tinggi dibanding moda angkutan darat jika dihitung per kilometer per orang.
Biaya perawatan armada kian memperberat ongkos operasional karena kadar garam perairan mempercepat korosi pada lambung, mesin, dan infrastruktur dermaga. Dampaknya, usia pakai sarana transportasi laut menjadi lebih pendek dan memerlukan alokasi dana pemeliharaan rutin.
"Tingginya biaya investasi dan operasional menjadi salah satu tantangan utama," kata Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Kriteria Wilayah yang Membutuhkan Bantuan Tarif
Penyaluran subsidi tarif diprioritaskan bagi rute-rute non-wisata yang melayani mobilitas harian warga kepulauan. Kondisi permintaan penumpang di wilayah ini terbagi ke dalam dua kelompok:
- Wilayah koridor wisata utama dengan tingkat pergerakan padat, meliputi Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka.
- Pulau-pulau permukiman terluar dengan tingkat keterisian kapal yang relatif rendah pada hari biasa di luar akhir pekan atau masa liburan.
Rendahnya muatan penumpang di pulau permukiman terluar membuat ongkos riil per orang membengkak jika beroperasi tanpa bantalan dana pemerintah. Intervensi kebijakan diperlukan agar masyarakat lokal tetap menikmati harga tiket yang ramah kantong di luar momentum liburan.
"Rendahnya tingkat keterisian kapal atau load factor tersebut berpotensi membuat biaya per penumpang semakin tinggi," ujarnya.
Cara Mengakses Penyesuaian Tarif Kapal
- Masyarakat dapat memantau pengumuman rute serta jadwal operasional armada yang disediakan oleh dinas perhubungan atau operator penyeberangan setempat.
- Calon penumpang memeriksa penetapan tarif resmi di loket dermaga keberangkatan sebelum membeli tiket perjalanan laut.
- Warga pulau dapat memastikan ketersediaan armada bersubsidi melalui pengelola dermaga atau kantor perwakilan pemerintah pulau setempat.
Kelanjutan Dukungan APBD Jakarta
Pemberian subsidi tiket kapal bagi masyarakat pulau menuntut komitmen anggaran jangka panjang dari pihak pemerintah daerah. Kebijakan ini tidak bisa berhenti pada penyediaan dana satu tahun anggaran saja jika perairan hendak dipadukan penuh dengan moda perkotaan.
"Ketergantungan pada APBD harus diperhitungkan karena layanan ini membutuhkan subsidi yang cukup besar dan berkelanjutan agar tarif tetap terjangkau," tandasnya.
Warga diimbau selalu mengecek informasi resmi pemesanan tiket pada loket pelabuhan atau kanal informasi perhubungan wilayah Jakarta guna menghindari pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
