JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat merespons aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan memberangkatkan 10 personel tahap pertama ke wilayah terdampak di Banten dan Lampung. Tim pendahulu ini ditugaskan memastikan keselamatan warga sekaligus memeriksa keandalan perangkat mitigasi di lapangan.
Langkah pengiriman personel tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melalui konferensi pers daring di Jakarta pada Minggu, 6 September 2026.
“Yang tahap pertama kami mengirimkan 10 personel ini, sudah berangkat di sana. Mereka akan memantau secara langsung situasi di lapangan terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri maupun dampaknya kepada masyarakat,” kata Suharyanto.
Fokus Pengecekan: Sirene Bencana hingga Rambu Evakuasi Warga
Selain meninjau kondisi masyarakat pesisir, tim darurat BNPB ditugaskan menguji kesiapan seluruh peralatan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Pemeriksaan teknis menyasar perangkat pemantauan aktivitas gunung, sirene peringatan dini tsunami atau bahaya laut, hingga kelaikan jalur serta rambu evakuasi.
BNPB juga mengecek ulang dokumen rencana kontingensi yang dimiliki masing-masing pemerintah kabupaten di sekitar Selat Sunda. Kesiapan gudang penyimpanan makanan serta pasokan logistik milik pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi turut dipastikan agar bantuan kebutuhan pokok bisa langsung dibagikan jika eskalasi bahaya meningkat sewaktu-waktu.
Status Darurat Belum Diterbitkan Pemda Banten dan Lampung
Hingga saat ini, pemerintah daerah di kawasan pesisir Selat Sunda belum menaikkan status penanganan bencana ke level kedaruratan resmi. BNPB memilih memperkuat koordinasi terpadu lintas sektor agar respons tanggap darurat tidak terlambat saat dibutuhkan warga.
“Belum ada satu pun pemerintah kabupaten dan provinsi terdampak, baik Banten maupun Lampung, yang menetapkan status kedaruratan resmi. Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan bersama seluruh pihak terkait secara terpadu,” ucap Suharyanto.
Suharyanto menegaskan penanganan dampak erupsi ini terus dikoordinasikan bersama kementerian serta lembaga teknis di tingkat pusat. Perkembangan terkini di Selat Sunda juga telah dilaporkan secara berkala kepada kepala negara.
“Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden terkait rangkaian ini. Tentu saja koordinasi antar-lembaga pemerintah pusat ini terus berjalan,” kata Suharyanto menutup.
