SPIRITBANGSA.COM — Jakarta — Rencana pemerintah mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari barang menjadi transfer tunai mulai menemui titik terang. Uji coba program ini dijadwalkan berlangsung pada kuartal pertama hingga kedua tahun 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, saat ini pemerintah masih memproses data calon penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut di Jakarta, baru-baru ini.
Nilai Bantuan Capai Rp5,4 Juta, tapi Masih Angka Sementara
Berdasarkan perhitungan awal DEN, nilai bansos yang akan ditransfer mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Namun, Luhut menegaskan angka tersebut belum final dan masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.
Artinya, jika realisasi penghematan anggaran negara mencapai angka tersebut, bukan tidak mungkin nilai bantuan yang disalurkan bisa lebih besar dari perhitungan awal.
Mekanisme Penyaluran: Tunai dengan Kupon Belanja
Berbeda dengan skema bansos reguler yang selama ini disalurkan dalam bentuk barang atau uang tunai tanpa syarat, mekanisme baru ini akan mengarah pada pemberian uang dengan pengawasan penggunaan.
Luhut menjelaskan, bantuan tetap diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi akan dilengkapi dengan sistem kupon. Tujuannya agar dana bantuan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” jelasnya.
Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap penyalahgunaan dana bantuan. Beberapa komoditas kebutuhan pokok seperti telur dan ayam menjadi prioritas penggunaan dana bantuan.
Data Penerima Masih Diproses, Warga Tak Perlu Daftar
Bagi masyarakat yang selama ini sudah menerima bansos, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Pemerintah masih menggunakan basis data yang sama dengan program bansos sebelumnya.
Hanya saja, proses pemadanan data sedang berlangsung untuk memastikan penerima adalah keluarga yang benar-benar membutuhkan. Verifikasi ini juga untuk menekan angka salah sasaran yang kerap menjadi keluhan publik.
Masyarakat yang ingin memastikan statusnya sebagai penerima bantuan dapat mengecek secara berkala melalui perangkat desa atau kelurahan setempat. Informasi resmi mengenai jadwal pencairan akan diumumkan pemerintah setelah uji coba dimulai.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat mewaspadai oknum yang mengatasnamakan petugas dan menjanjikan bantuan dengan imbalan tertentu. Penyaluran bansos tidak pernah dipungut biaya apa pun.
