SEMARANG — Kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Pasar Bulu dan Srondol, Kota Semarang, dinilai sudah sangat memprihatinkan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Semarang, Mulyadi, menyebut hasil pembahasan internal mengarah pada perlunya penggantian fasilitas, bukan sekadar perbaikan.
"Kelihatannya harus diganti dan hasil pembahasan menjadi perhatian kepala dinas," ujar Mulyadi kepada wartawan, belum lama ini.
Status Aset JPO Masih Digugat ke BBPJN
Meski demikian, langkah penggantian belum bisa dieksekusi. Dishub Kota Semarang masih menunggu kepastian status kepemilikan aset dari BBPJN. Penelusuran ini dilakukan lantaran JPO tersebut sebelumnya berada di ruas jalan nasional.
"Kami memantau kondisi tersebut dan kami sudah bersurat ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terkait kepemilikan aset. Kami telusuri terus, karena sebelumnya masuk jalan nasional," kata Mulyadi.
Kepastian status aset ini menjadi dasar bagi Dishub untuk menentukan mekanisme penanganan selanjutnya. Tanpa kejelasan tersebut, proses penggantian JPO yang dinilai sudah tidak layak itu belum bisa dipastikan kapan direalisasikan.
Kondisi JPO di Pasar Bulu: Besi Patah, Atap Berlubang
Kerusakan JPO ini pertama kali ramai disorot setelah akun Instagram @boloojolsemarang mengunggah kondisinya. Dalam foto yang beredar, terlihat pembatas JPO di kawasan Pasar Bulu mulai rapuh dengan sejumlah bagian besi patah. Beberapa pijakan tangga juga tampak keropos hingga berlubang, serta bagian atap yang mengalami kerusakan dengan sejumlah lubang.
"Kawasan pasar, kawasan ramai, kawasan wisata, JPO kondisi mengenaskan," tulis akun Instagram @boloojolsemarang, Jumat (28/8/2026).
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Srondol. Kerusakan ini memunculkan kekhawatiran soal keamanan pejalan kaki yang masih memaksakan diri menggunakan JPO untuk menyeberang.
DPRD Desak Penanganan Sebelum Ada Korban
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Agus Riyanto Slamet, mendesak pemerintah tidak membiarkan JPO rusak terlalu lama. Menurutnya, fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Agus mendorong agar seluruh JPO yang mengalami kerusakan segera didata dan ditangani sesuai tingkat urgensinya. Ia juga meminta pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau korban jiwa sebelum bertindak.
