SPIRITBANGSA.COM — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau beberapa pekan terakhir bukan semata persoalan distribusi yang telat. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau membeberkan akar masalahnya: jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diterima daerah pada 2026 jauh lebih kecil dari kebutuhan yang diajukan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Gabungan DPRD Berau, Senin (7/9/2026), pemerintah daerah mengungkap selisih kuota mencapai 47.135 KL. Angka ini diperoleh dari total usulan 120.342 KL untuk jenis Pertalite dan Biosolar, sementara yang disetujui hanya 73.207 KL.
Rincian Kuota: Pertalite Paling Terpangkas
Pemkab Berau awalnya mengusulkan kuota Pertalite sebesar 83.201 KL untuk 2026. Namun, persetujuan yang keluar hanya 47.312 KL. Artinya, terjadi pengurangan sekitar 35.889 KL atau setara 43 persen dari usulan.
Untuk Biosolar, usulan daerah mencapai 37.141 KL, tetapi kuota yang disetujui hanya 25.895 KL. Selisihnya sekitar 11.246 KL.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menegaskan usulan tersebut disusun setahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. "Kewajiban kami membuat usulan satu tahun sebelumnya berdasarkan berbagai komponen kebutuhan. Kebutuhan itu sudah dihitung berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah," jelasnya, Senin (7/9/2026).
Siapa yang Terdampak dan Mengapa Antrean Terjadi?
Perhitungan kuota yang diajukan Pemkab Berau mencakup kebutuhan transportasi publik, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, hingga sektor pertanian. Ketika kuota yang disetujui di bawah angka kebutuhan, distribusi di tingkat SPBU otomatis tersendat dan memicu antrean.
"Persoalannya, kuota yang akhirnya disetujui berada di bawah kebutuhan yang diajukan. Padahal aktivitas masyarakat dan kebutuhan BBM di Berau terus berjalan," kata Eva.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa konsumsi BBM tidak bisa berhenti mengikuti angka administratif. Sektor ekonomi yang bergantung pada transportasi dan mesin produksi tetap beroperasi, sehingga tekanan pada stok BBM bersubsidi meningkat.
Langkah Pemerintah: Evaluasi Kuota dan Pengawasan SPBU
Diskoperindag tidak tinggal diam. Eva menyatakan pihaknya bersama Pemkab Berau akan terus mendorong evaluasi terhadap kuota BBM yang diberikan untuk wilayah Berau. "Kami akan terus mendorong adanya evaluasi terhadap kuota yang diberikan kepada Berau," ujarnya.
Dalam jangka pendek, pengawasan di lapangan diperketat. Personel Satpol PP, kepolisian, TNI, dan instansi terkait ditempatkan di sejumlah SPBU untuk memantau penyaluran agar tetap tertib dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan surat edaran sebagai instrumen pengendalian distribusi. Namun, Eva mengingatkan bahwa penyelesaian antrean tidak cukup hanya di tingkat SPBU.
"Surat edaran masih diproses. Kami pun berharap evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan solusi, bukan sekadar mengatasi antrean secara sementara," pungkas Eva.
Masyarakat yang membutuhkan informasi terbaru mengenai jadwal pasokan BBM bersubsidi di Berau dapat memantau pengumuman resmi Diskoperindag Berau atau menghubungi dinas terkait. Waspadai pula oknum yang menawarkan jasa pengisian BBM dengan biaya tambahan di luar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.
