SPIRITBANGSA.COM — Wacana pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk kelompok desil 9-10 masih dalam tahap kajian. Data yang akan digunakan berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang tidak sama dengan daftar penerima bansos selama ini.
Apa Itu Desil dan Mengapa Dipakai?
Desil adalah istilah statistik untuk membagi penduduk menjadi 10 golongan berdasarkan besarnya pengeluaran rutin. Kelompok desil 1 merupakan golongan dengan pengeluaran terendah, sedangkan desil 9-10 adalah golongan dengan pengeluaran tertinggi.
Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik, Turro Wongkaren, menjelaskan bahwa pengelompokan ini menjadi gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat secara statistik, bukan penentu langsung penerima program bansos.
Beda Data Registrasi Sosial dan Data Penerima Manfaat
DTSEN bersifat sebagai social registry atau basis data sosial, bukan daftar penerima manfaat atau social beneficiary. Artinya, data ini memotret kondisi sosial ekonomi penduduk secara umum, belum menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tertentu.
"Social registry itu artinya memang kita membuat semacam database penduduk Indonesia menurut social economy-nya," kata Turro saat dihubungi pekan ini. BPS hanya bertanggung jawab mengukur hingga level desil, sedangkan penerjemahan menjadi kebijakan program ada di tangan kementerian atau lembaga terkait.
Tiga Sumber Data Utama DTSEN
Data yang diolah dalam DTSEN berasal dari tiga basis data utama:
- Regsosek atau Registrasi Sosial Ekonomi
- DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Ketiga data tersebut kemudian diolah dengan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga karena data pendapatan sulit diperoleh secara akurat. Tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan formal atau rekening keuangan, sehingga pengeluaran rutin menjadi ukuran yang lebih bisa dihitung.
Variabel yang Dinilai untuk Pemeringkatan
Penghitungan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan. Beberapa indikator yang dinilai antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan aset, daya listrik, komposisi keluarga, hingga status pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
Data ini juga diperkaya dengan data administrasi dan disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Kapan Kebijakan Berlaku?
Belum ada kepastian tanggal pelaksanaan pembatasan Pertalite untuk desil 9-10. Pemerintah masih melakukan penghitungan yang matang sebelum mengambil keputusan final.
Jika kebijakan resmi diumumkan, penentuan penerima manfaat akan mengacu pada hasil pemeringkatan desil yang disesuaikan dengan program di setiap kementerian atau lembaga. Masyarakat dapat memantau pengumuman resmi melalui kanal Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Informasi data desil dapat dikonfirmasi melalui BPS atau Dukcapil setempat.
