SPIRITBANGSA.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan BUMN untuk mengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan pendekatan usaha. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Keputusan Bersama dilakukan di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Langkah ini mengubah fokus program dari sekadar pembangunan infrastruktur menjadi penggerak ekonomi nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KNMP akan menjadi bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Infrastruktur yang sudah dibangun diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas fisik, tetapi terhubung dengan kegiatan produksi, pemasaran, hingga rantai usaha perikanan.
Dalam skema baru ini, KDKMP diproyeksikan berperan sebagai off-taker atau penampung hasil tangkapan nelayan. Trenggono menyebut peran itu krusial agar nelayan bisa lebih fokus melaut tanpa terbebani persoalan modal.
"KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi off-taker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 September.
BUMN Ditugaskan Kelola Operasional
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang diteken, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) mendapat penugasan membantu pengelolaan dan operasionalisasi KNMP bersama KDKMP. Penugasan itu mencakup penyusunan rencana bisnis, rencana kerja operasional, pengembangan usaha, hingga perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
KKP dan Kementerian Koperasi juga sepakat melakukan pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi, penguatan usaha dan daya saing koperasi, serta pemberdayaan kemitraan di sektor kelautan dan perikanan.
Trenggono menambahkan, sinergi ini diharapkan memastikan nelayan melaut tanpa harus memikirkan modal. "Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal," katanya.
Dampak ke Ribuan Desa Nelayan
KKP telah membangun KNMP di 100 lokasi sepanjang 2025. Dari jumlah itu, 65 lokasi berstatus uji coba operasional. Program ini menyasar transformasi ekonomi desa pesisir, penguatan swasembada pangan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Perluasan program berlanjut hingga 2029 dengan target 5.000 desa nelayan. Saat ini pengembangan bergerak menuju 1.269 lokasi di seluruh Indonesia, dan pada 2027 KKP mendapat mandat membangun 2.000 titik KNMP.
"100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik," jelas Trenggono.
Survei Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Sebelum membangun, KKP akan melakukan survei ke berbagai wilayah pesisir, termasuk pulau-pulau kecil. Survei ini untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan nelayan setempat agar pembangunan KNMP tepat sasaran.
Model kolaborasi pemerintah, koperasi, dan BUMN ini ditargetkan menjadikan KNMP pusat kegiatan ekonomi pesisir dengan rantai usaha berkelanjutan. Bagi nelayan di desa-desa sasaran, perubahan pendekatan ini menentukan apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar menggerakkan pendapatan atau hanya menjadi bangunan tanpa aktivitas ekonomi.
