SPIRITBANGSA.COM — Chief Operating Officer BPI Danantara yang juga Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan proyeksi tersebut usai bertemu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Menurutnya, koperasi ini tidak dirancang sebagai koperasi biasa, melainkan sebagai pusat distribusi utama di tingkat desa.
Data Tunggal Jadi Kunci Penghematan
Dony menjelaskan, penghematan Rp150 triliun per tahun hanya bisa terwujud jika penyaluran subsidi berbasis satu basis data penerima yang berhak. Saat ini, tim Danantara, tim Menteri Keuangan Purbaya, dan tim Menteri Koperasi tengah menyusun sistem online tersebut.
"Tadi kita berdiskusi, kita sedang membuat tim, antara tim saya, dan tim Pak Purbaya, dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi," ujar Dony.
Dari hitungan itu, ia menyebut potensi kebocoran anggaran yang selama ini terjadi cukup besar. "Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya. Itu satu," imbuhnya.
Fungsi Lain: Pengendali Inflasi hingga Agen BRILink
Selain soal subsidi, Kopdes Merah Putih disiapkan sebagai alat intervensi harga pangan di daerah. Jaringan distribusinya yang menjangkau seluruh desa dinilai memudahkan pemerintah menekan lonjakan harga bahan pokok di pasar lokal.
Koperasi ini juga diarahkan memperluas inklusi keuangan pedesaan. Dony menyebut Kopdes akan berperan sebagai agen BRILink, sehingga warga desa bisa melakukan penarikan dan setoran tunai tanpa harus ke kota.
Layanan pinjaman menjadi fungsi berikutnya. PNM Mekaar direncanakan membuka kantor di dalam koperasi desa untuk menyalurkan kredit dengan bunga 8 persen, sebagai upaya memutus rantai rentenir.
"Kopdes ini akan menjadi agennya BRILink, di mana masyarakat desa bisa mengambil penarikan dan setoran uang. Yang kedua, kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti akan membuka kantor di Koperasi Desa dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen," jelas Dony.
Apa yang Masih Harus Ditunggu
Angka Rp150 triliun yang disebut Dony masih berupa estimasi awal. Realisasinya bergantung pada seberapa cepat sistem data tunggal rampung dan seberapa akurat basis data penerima subsidi dibangun lintas kementerian.
Bagi pelaku usaha di sektor distribusi dan keuangan mikro, kehadiran Kopdes berpotensi mengubah peta persaingan di desa. Namun detail skema bisnis, target waktu peluncuran sistem, dan cakupan desa yang disasar belum dipaparkan dalam pertemuan tersebut.
